Kornas TRC-PPA Bunda NAUMI”TNI- POLRI Milik Rakyat

0
53

Indomitramedia.com

Jakarta |

KepolisianRepublik Indonesia (Polri) selama masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru berdampingan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) atau Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab).
Akan tetapi, sejak Jenderal TNI Soeharto terpilih menjadi Presiden RI pada tahun 1968, jabatan Menhankam atau Pangab berpindah kepada Jenderal M Panggabean.
Ketatnya integrasi tersebut menghambat perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Namun, keadaan berubah pasca reformasi dikumandangkan.
Soeharto yang turun tahta kemudian digantikan oleh wakilnya, BJ Habibie pada tahun 1998, gerakan demokratis dan sipil tumbuh mengganti peran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia.
Sehingga, pada akhirnya Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dihapuskan.
Reformasi ini pun melibatkan penegak hukum dalam masyarakat sipil umum, yang memertanyakan posisi polisi Indonesia di bawah payung angkatan bersenjata.
Reformasi tersebut juga telah menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer pada tahun 2000 lalu.
Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran Polri.
Dalam ketetapan tersebut Polri secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer.
Nama resmi militer Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi kembali Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sementara itu, lewat penandatangan Undang-undang (UU) Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI oleh Presiden Megawati Soekarno Putri.
Tugas dan kewajiban Polri pun menjadi terpisah dengan TNI sampai sekarang ini.
Meskipun begitu, dikutip dalam situs resmi Polri, Polri.go.id dijelaskan Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian mengatakan kepada masyarakat untuk dukung upaya guna mewujudkan Polri yang lebih profesional dan amanah.
Berbagai pengalaman berbangsa dan bernegara selama ini, dikatakan Tito akan menjadi pelajaran berharga dalam upaya melanjutkan reformasi Polri.
Oleh karena itu, menurutnya Polri membuka diri, menampung aspirasi, dan pandangan dari semua elemen masyarakat untuk mendudukkan Polri menjadi pelindung dan pengayom bagi segenap warga bangsa.
“Kami tidak hanya akan selalu bekerja profesional, yakni mendasarkan kinerjanya kepada ilmu pengetahuan dan sistem hukum yang berlaku, tetapi juga amanah, akuntabel kepada pemangku kepentingan antara lain dengan menggunakan kewenangannya secara bijak dan santun pada masyarakat yang kami layani,” ucap Tito sebelumnya.
Menurut Tito, Polri milik kita. Mari jadikan Polri seperti yang dambakan banyak orang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here