Anggota DPRD metro Terima kenaikan tunjangan komunikasi intensif Rp.8.5 jt/Bln.

0
242

 

 

METRO – INDOMITRAMEDIA.COM Tunjangan komunikasi intensif (KI) DPRD Kota Metro mengalami kenaikan senilai Rp 3,5 juta per Januari 2019. Adapun tunjangan sebelumnya yang diterima hanya kisaran Rp 5 juta.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Metro Nasrianto menuturkan, tunjangan tersebut dimaksudkan untuk mendukung kinerja dewan dalam berkomunikasi secara aktif, baik secara institusi maupun kepada masyarakat.

“Jadi, sekarang sekitar Rp 8,5 juta per bulan. Tentu, kami pun dituntut untuk bekerja lebih maksimal dengan adanya kenaikan. Dan mudah-mudahan kinerja DPRD akan semakin baik dan lebih lagi,” ungkapnya, Minggu (6/1).

Pasalnya, terus Nasrianto, pemerintah sudah menaikkan tunjangan, dan harus disambut dengan kinerja yang lebih proaktif. Terutama dalam mencari masukan pembangunan atau aspirasi untuk kepentingan masyarakat Metro.

Hal senada diutarakan Ketua Fraksi Gerindra Ridhuwan Sory Maoen Ali. Menurutnya, dengan kenaikan tunjang KI, dalam bekerja anggota DPRD diharapkan harus lebih meningkat dan produktif.

Untuk itu, ia pun berharap, kinerja DPRD Metro di tahun 2019 lebih meningkat dan dampak atau hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Secara khusus dalam menyerap dan mengawal aspirasi warga.

“Memperjuangkan masukan atau usulan warga, baik pada fraksi maupun komisi, harus terus dikawal. Sehingga nantinya bisa terealisasikan dalam bentuk anggaran atau rencana kerja pada APBD Metro,” imbuhnya.

Sejumlah warga meminta adanya kenaikan tunjangan anggota DPRD memberi efek domino positif kepada masyarakat setempat. Produk dewan harus dapat dirasakan lingkungan.

“Paling penting itu. Kita tidak perlu janji-janji. Tapi realisasi. Itu saja. Jangan cuma pas mau nyalon saja ngunjungin warga. Pura-pura peduli. Giliran sudah jadi, tak ada aksi. Warga itu kan mintanya gak jauh-jauh dari fasilitas umum lah. Ya itu saja direalisasikan,” tukas Gunawan, warga Metro Timur.

Sementara Yudi, warga lainnya menilai, DPRD tidak sekadar memproduksi perda. Tapi secara kontinyu mendorong diterapkannya aturan kepada eksekutif selaku leading sector. “Selama ini kita cuma tahu buat perda. Tapi gak pernah tahu apakah itu dijalankan, seperti apa dan bagaimana,” tuntasnya. (SR)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here