5 Orang Termasuk Bupati Muara Enim,Sumsel di Tetapkan Tersangka oleh KPK dalam dugaan korupsi Pengadaan Proyek di Dinas PUPR Kab.Muara Enim Tahun Anggaran 2019

0
24

Indomitramedia.com

Jakarta |

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai tersangka korupsi terkait Pengadaan Proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019.

Penetapan ini disampaikan Deputi Penindakan KPK Karyoto, dalam jumpa pers di gedung KPK Senin (15/2/2021).

Sebelum menetapkan Bupati Muara Enim menjadi tersangka, KPK terlebih dahulu menahan 5 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait Pengadaan Proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019.

Dalam keterangan persnya, Karyoto menjelaskan, perkara ini berawal dari kegiatan operasi tangkap tangan pada 3 September 2018, dan telah menetapkan 5 orang tersangka yaitu Bupati Muara Enim 2018-2019 berinisial AYN (Ahmad Yani), Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim EMM (Elfin MZ Muhtar), serta pihak swasta bernama ROF (Robi Okta Fahlefi)

“Perkara kelima tersangka tersebut telah disidangkan dan diputus pada tingkat PN Tipikor Palembang dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap”, jelas Haryoto.

 

Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dari kelima tersangka pihak KPK juga mendapati nama JRH ( Juarsah, Bupati Kabupaten Muara Enim) yang juga merupakan Wakil Bupati Muara Enim tahun 2018-2020 ikut terseret dalam kasus tersebut.

“JRH diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah uang berupa “commitment fee” dengan nilai 5 persen dari total nilai proyek yang salah satunya diberikan oleh RF”, tambah Karyoto. Seperti Dikutip dari media online News Sinergi

KPK menjerat JRH dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka JRH ditahan selama 20 hari terhitung hari Senin (15/2/2021), sampai dengan 6 Maret 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, Kavling C1.

“Sebagai upaya untuk melakukan mitigasi penyebaran Covid 19 di lingkungan Rutan KPK, maka tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1,” ucap Karyoto.

KPK kembali mengingatkan kepada para Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan korupsi dan menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan.

Selain itu, KPK juga mengingatkan kepada pihak swasta, agar selalu melaksanakan prinsip binis secara bersih dan jujur.*

(Redaksi IMM/Heri Purwanto., SE)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here